Masa Pekerjaan Pinjaman Daerah Tergantung Isi MoU

RK ONLINE - Saat ini Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih menanti rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan pinjaman daerah. Diketahui, pinjaman daerah atas inisiatif Pemkab tersebut merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit, pengeluaran pembiayaan atau kekurangan kas. Mengenai hal itu, Sekkab Kepahiang, Dr. Hartono, M.Pd menjelaskan, jika sudah mengantongi rekomendasi pemerintah pusat, pinjaman daerah itu nantinya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai pennerima yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman. "Jadi ketika sudah ada rekomendasi Kemendagri ini nanti, barulah Pemkab akan membahas skema penggunaan dana pinjaman daerah sampai ke masa pekerjaannya yang tertuang di dalam MoU antara Pemkab dengan Bank Bengkulu," jelas Hartono. Pemkab Kepahiang memastikan, kata Hartono, pekerjaan pembangunan yang dibiayai oleh pinjaman daerah dapat terrealisasi pada tahun ini, jika dalam waktu dekat rekomendasi terkait rencana pinjaman daerah disetujui oleh Kemendagri. "Kita optimis usulan ini disetujui oleh Kemendagri, sehingga pekerjaannya dapat dilaksanakan pada tahun ini. Waktu pembahasan terkait perjanjian antara Pemkab dengan pemberi pinjaman dirasa tidak terlalu lama, apabila sudah ada rekomendasi dari pusat," kata Hartono. Sebelumnya, Rp 75 miliar rencana pinjaman daerah yang direkomendasikan DPRD Kepahiang rencananya akan direalisasikan untuk melanjutkan 3 link pembangunan eks pekerjaan pinjaman daerah sebelumnya. Kemudian pembangunan penataan kota, taman santoso, normalisasi drainase hingga mengakomodir pokok pikiran dari usulan aspirasi masyarakat.   Pewarta : Reka Fitriani/Krn