Program Sekolah Gratis Terkesan Dipaksakan

RK ONLINE - Awal tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai menjalankan program pendidikan gratis tingkat SMA/SMK sederajat di wilayah Bengkulu. Program yang masuk dalam janji politik gubernur dan wakil gubernur ini dinilai terkesan dipaksakan dalam realisasinya. "Program ini terkesan dipaksakan karena hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja, namun pelaksanaannya dituntut optimal. Memang bisa digunakan secara optimal, tapi tidak bisa mencakup semua biaya kebutuhan sekolah," kata Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H. Zainal, S.Sos,M.Si. Ia menambahkan, jika sekolah menjalankan rutinitas biasa saja tentunya dapat dioptimalkan dengan penggunaan dana BOS. Namun dalam perkembangan saat ini, sekolah dituntut untuk berprestasi yang pastinya membutuhkan anggaran selain dana BOS untuk merealisasikan. Dengan demikian, masih terjadinya praktik pungutan di sekolah berkedok Iuran Pembinaan Pendidikan (IPP), yang disampaikan dan dikeluhkan masyarakat secara langsung saat ini. "Untuk itu kami mengusulkan agar adanya rapat kembali antar pihak terkait. Karena seharusnya jika sekolah itu gratis tidak ada lagi praktik pungutan," ujar Zainal. Dirinya menghimbau kepada pihak sekolah agar tidak melakukan praktik pungutan selama Surat Edaran (SE) Gubernur terkait pendidikan gratis dicabut. Serta meminta Gubernur untuk meninjau ulang SE tersebut. "Kami mendorong agar Pemprov memiliki konsep yang jelas terkait program pendidikan gratis ini, karena sekarang ini terkesan ngambang dan dipaksanakan," pungkas Zainal.   Pewarta : Gatot Julian/Krn