Hindari Gejolak, Pengusaha Diminta Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota

RK ONLINE - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bengkulu, Karmawanto, M.Pd mengingatkan para pengusaha baik perkebunan atau pertambangan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah usahanya. Hal ini guna mencegah terjadinya gejolak di masyarakat atas adanya suatu perusahaan di lingkungan mereka. "Para pengusaha baik itu perkebunan maupun pertambangan diharapkan sebelum berusaha, bisa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga ke tingkat desa. Sehingga tidak adanya gejolak di masyarakat,” papar Karmawanto, Jumat (4/2). Selain itu, dengan adanya koordinasi di Kabupaten/kota akan membantu mengoptimalkan pencatatan capaian investasi untuk Provinsi Bengkulu. Sebaliknya jika tidak ada laporan usahanya di suatu daerah maka akan menyulitkan Pemda dalam melakukan pencatatan investasi. "Selain itu, yang terpenting jika ada miskomunikasi antara perusahaan dan masyarakat gejolak yang timbul dapat ditekan," tambahnya. Karmawanto menambahkan, dalam mengoptimalkan kinerja, saat ini pihaknya tengah menyiapkan Daftar Investasi Masalah (DIM) untuk memetakan setiap perusahaan yang memiliki masalah, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan. "Seperti adanya permasalahan HGU, ataupun izin pertambangan akan dilakukan pendataan. Ini juga termasuk tatanan dari keamanan kita agar tidak terjadinya gejolak nantinya," pungkasnya.   Pewarta : Gatot Julian/Krn