BENGKULU – Bagi seluruh sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta di Kota Bengkulu, jangan takut rugi memerdekakan ijazah kepada siswa yang tidak mampu. Kalau pun rugi, Pemkot Bengkulu akan menganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Harapan dan Doa (HD) untuk sekolah.
BOS dari APBD Pemerintah Kota Bengkulu itu nantinya bisa dipergunakan untuk membantu siswa-siswi yang tidak mampu. Ini disampaikan Walikota Bengkulu Helmi Hasan saat menghadiri acara silaturahmi dalam rangka memerdekakan ijazah di kantor Diknas Kota Bengkulu, Kamis (2/9/2021). “Mungkin pihak sekolah mengalami kerugian selama memerdekakan ijazah ini, atau imbasnya gaji guru honor belum dibayar sedangkan BOS dari pusat tidak cukup, nanti kita buat BOS Harapan dan Doa dari APBD kota,” ujar Helmi.
Mulai sekarang, Helmi minta masing-masing sekolah agar mulai menyusun teknisnya seperti apa. Kerugian yang dialami berapa karena penyerahan ijazah itu. “Dana BOS HD itu nanti sekolah swasta juga dapat, terutama sekolah swasta yang telah mau membantu Pemkot Bengkulu. Salah satu contohnya Yayasan Ma’had Rabbani Bengkulu, dimana Ustad H.M. Syamlan selalu pimpinan yayasan pernah menbantu Pemkot Bengkulu memerdekakan ijazah siswa yang menunggak SPP sebesar Rp 38 juta,” sampai Helmi.
Terkait bagaimana nanti teknisnya, ia minta diknas dan setiap sekolah menyusun mulai dari klasifikasi penerima bantuan BOS HD tersebut.
Pada kesempatan itu, Helmi panjang lebar menjelaskan soal memerdekakan ijazah. Bicara soal ijazah, sepanjang Pemkot menangani kasus tersebut ada ijazah yang memang ditahan dan ada yang tertahan. Menurut Helmi itu 2 hal yang berbeda. “Ada ijazah yang tertahan, ada yang ditahan. Seperti di SMPN 11, ada yang tertahan karena siswa yang bersangkutan tidak pernah datang. Kemudian ada juga sekolah yang menahan karena ijazah tersebut harus ditebus, seperti yang terjadi di SMKN 6 kemarin,” kata Helmi yang pada acara itu didampingi Sekda Arif Gunadi, staf ahli walikota Tony Alfian dan Plt Kadis Diknas Nopri W Aksa dan dihadiri seluruh kepala sekolah SD dan SMP.
Helmi juga membahas soal ada yang mengait-ngaitkan persoalan ijazah ini ke urusan politis. Menurut dia, orang yang mengatakan politis itu adalah orang yang di hatinya memang hanya ada politis. “Ada yang mengatakan ini politis. Orang itu kan bicara karena memang yang ada di hatinya hanya politis. Nanti istrinya membuatkan kopi untuk dia dikatakan politis juga. Bininya senyum saat dia pulang kerja dibilang politis juga. Jangan semua dikatakan politis,” kata Helmi.
Yang penting, lanjut Helmi adalah niat dan ikhlas. “Soal pandangan orang bagaimana, kembali pada hati mereka. Kalau kita berhenti gara-gara dicaci, difitnah, gara-gara dituding, berarti kerja kita tidak ikhlas,” demikian Helmi.
(Release/MC Kota Bengkulu)