Senator Riri : Pulihkan Ekonomi Dengan Cara Mengayomi UMKM

RK ONLINE - Catatan Kementerian Koperasi dan UKM Agustus 2020 menyebutkan 40 persen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) gulung tikar sebagai imbas sulit mendapatkan modal kembali akibat Pandemi Covid-19. Baik karena faktor tidak bisa mendistribusikan produk barang atau jasa maupun karena alasan mematuhi perintah pembatasan sosial. Anggota Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj. Riri Damayanti John Latief mengajak semua pihak di daerah membahu memberikan pengayoman terhadap UMKM demi memulihkan perekonomian karenanya perannya yang luar biasa. "Kalau hanya mengandalkan bantuan pusat dalam bentuk BLT UMKM Rp 1,2 juta tentu tidak menjamin UMKM dapat bangkit. Kebutuhan UMKM ini komplek, mulai dari pemberdayaan, pelatihan, pendampingan, peningkatan kualitas sampai fasilitasi kemitraan dengan pelaku bisnis," ujar Riri, Jumat (11/6/21). Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menyayangkan masih minimnya kerja sama antara pelaku UMKM dengan brand-brand minimarket ternama untuk mengakomodir produk-produk UMKM. "Apa yang dibutuhkan UMKM sekarang selain bantuan untuk bertahan hidup adalah bantuan agar usahanya tetap bertahan, salah satunya jalannya adalah dengan membuka pintu kemitraan antara UMKM dengan brand-brand minimarket ternama. Jadi UMKM bisa terus eksis," ungkapnya.P erempuan dengan gelar Anak Suku Adat Tiang Empat dari Masyarakat Adat Pematang Tigo ini menekankan, UMKM adalah cara paling sederhana yang bisa dilakukan masyarakat agar bisa menyambung hidup, minimal untuk dirinya sendiri dan keluarga. "Pemulihan ekonomi bangsa harus diawali dari UMKM. Daya saing produk-produk UMKM di daerah harus ditingkatkan agar bisa diterima pasar nasional, bahkan internasional. Senator, pemerintah daerah dan semua pihak harus keroyokan," tegasnya. Wakil Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bengkulu ini berharap pemerintah tidak merasa puas hanya dengan memberikan bantuan berupa BLT UMKM dan pinjaman modal di perbankan. "UMKM perlu keterampilan untuk bisa mengakses pasar virtual, perlu kebijakan listrik dan gas yang terjangkau, perlu lebih banyak perlindungan dari gempuran produk impor," demikian Riri.