RK ONLINE - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, S.Sos, MM menyampaikan, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam wilayah Provinsi Bengkulu perlu didukung anggaran yang cukup. Mengingat sejauh ini, anggaran untuk upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih kecil.
"Anggarannya memang masih kecil. Artinya apa, kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya fokus dalam upaya pencegahan ini. Sebab upaya prefentif lebih baik dibandingkan menyelesaikan kasusnya," kata Zainal, Senin (10/02/2020). Politisi PKB ini menerangkan, maraknya kasus kekerasan perempuan dan anak harus dapat perhatian semua pihak terkhususnya kasus asusila. Karena untuk meminimalisir kejadian asusila, perlu peran dari semua pihak. Baca Juga : Reses, Edwar Ungkap Pemprov Banyak Utang "Ini pekerjaan kita semua bukan tugas penegak hukum dan OPD atau instansi terkait saja. Secara bersama-sama kita harus bersinergi melibatkan seluruh stake holder. Baik itu aparat pemerintah, organisasi, tokoh masyarakat, agama dan jugainsan pers," sampai Zainal. Disinggung soal hukuman bagi pelaku kejahatan asusila, ditegaskan Zainal, atas nama lembaga legislatif dirinya mendukung penuh penegak hukum agar bisa memberikan hukuman seberat-beratnya. "Kalau kejadian di Benteng beberapa waktu lalu, saya termasuk setuju diberikan hukuman mati. Mengingat korbannya itu balita bahkan sampai meninggal dunia. Makanya pelaku harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Supaya ini dapat memberikan efek jera terhadap calon pelaku, agar tidak jadi melakukan tindakan tersebut," pungkas anggota dewan provinsi Dapil Kepahiang ini. Pewarta : Febri Yulian Editor : Candra HadinataPemerintah Daerah Belum Sepenuhnya Fokus Dalam Upaya Pencegahan Kasus Asusila
Selasa 11-02-2020,06:29 WIB
Editor : Rakep Online
Kategori :