Polda Bidik Dugaan Korupsi di Disparpora, Bupati Kepahiang:Harus Kooperatif!

Radarkepahiang.id - Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu tengah membidik dugaan korupsi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang. Dimana dalam pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut anggaran sebesar Rp6 miliar pada tahun anggaran 2023 tengah dilakukan penyelidikan.

BACA JUGA:Bisa Dimainkan Pengguna di Indonesia, Ini 5 Game Penghasil Saldo DANA Legal!

BACA JUGA:Jangan Diabaikan, Ini 5 Keutamaan Berpuasa Saat Bulan Ramadhan

Dalam perjalanannya pada LKPD TA 2023 tersebut, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu terdapat temuan BPK mencapai Rp1,3 miliar pada Disparpora. Temuan tersebut beberapa itemnya terkait dengan realisasi pengembangan sektor pariwisata, namun dalam penyelidikan yang dilakukan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bengkulu, tak hanya infrastruktur pembangunan, realisasi pengembangan wisata, juga termasuk anggaran rutin Disparpor yang dilidik oleh aparat.

 

Menanggapi hal tersebut, OPD di Pemerintah Kabupaten Kepahiang dilingkaran dugaan korupsi yang tengah dilidik oleh aparat penegak hukum, Bupati H. Zurdinata, S.Ip tak berkomentar banyak.

BACA JUGA:Catat Ya, Ini Sederet Amalan Saat Ramadhan yang Dapat Membuka Pintu Surga

BACA JUGA:Ini Tips Menjaga Kesehatan Seperti Hidup Sehat Ala Rasulullah SAW

"Kita tidak bisa mengintervensi aparat penegak hukum yang tengah menjalankan tugasnya, jika salah satu OPD kita yang diperiksa, itu ranah aparat," kata Bupati Zurdinata.

 

Bupati menegaskan, OPD yang menjadi objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum untuk kooperatif saat dilakukan pemeriksaan. Baik keterangan maupun bukti-bukti yang diminta atas pengelolaan keuangan daerah.

 

"Kita sarankan OPD kooperatif selama dilakukan pemeriksaan, baik itu keterangan atau dokumen yang diminta APH," singkat Bupati Zurdinata.

Sumber: